40 Triliun

Illegal Fishing

Antara kemiskinan dan sumber daya alam berlimpah, antara perlindungan dan pencurian dan kecolongan dalam sistem pengawasan. Konon sudah mencapai 40 Triliun sebagai angka spektakuler jika dapat dimanfaatkan bagi masyarakat. Musti dari mana memulai dengan cara apa, dari zona eksklusif yang sangat luas yang tak dapat dipantau maupun koordinasi dengan optimal.

ilegal-fishing-1a6 ilegal-fishing-2a6

illegal-fishing-1 illegal-fishing-2

illegal-fishing-3

Headline :

SIAP DICURI.., SIAPA PENCURI ? |   KITA NONTON YOO…  |   BUKAN BUAT KITA…   |  SELAMAT MENIKMATI  |

———— Sumber : http://www.stigmanusia.wordpress.com

ILLEGAL FISHING…. Kok Bisa Laut Kita Dijarah???

Tadi siang saya menonton program SIGI di SCTV. Betapa kaget, sedih dan bercampur rasa miris begitu saya mengetahui dalam program tersebut membahas mengenai ILLEGAL FISHING. Kegiatan ILLEGAL FISHING adalah Kegiatan yang dilakukan oleh orang/kapal Asing/Kapal Motor liar pada suatu perairan yang menjadi Yuridiksi suatu Negara dan tanpa izin dari Negara tersebut atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dan, parahnya lagi pelaku ILLEGAL FISHING itu mayoritas dari warga negara tetangga disamping itu pelakunya juga dibantu oleh Warga Negara kita sendiri (Catat yaaa.. kata yang di BOLD!!) yaitu dengan pelanggaran kepemilikan (kapal asing berbendera Indonesia ), Pembuatan Dokumen ASPAL (Asli tapi Palsu) atau dalam versi singkatan stigmanusia ASPAL = ASLI yang MEMANG PALSU dan pelanggaran Fishing Ground serta alat tangkap bahkan sampai kapal yang tidak berizin (Bodong). Salah satu wilayah perairan yang marak kegiatan illegal fishing adalah Perairan Arafura di sekitar Kabupaten Merauke.

ILEGAL FISHING itu gak tanggung-tanggung, bayangkan dengan jaring yang lebar mulutnya mencapai 500 meter berapa TON ikan kita yang mereka keruk hampir kurang lebih 6 Jam? Apalagi Nelayan itu 4 hari ditengah Laut, kebayang gak apa saja yang dirugikan/rusak?? Dan, mau tau kerugian Negara kita?? mencapai 30 Trilyun, ya.. kurang lebihnya mencapai setengah dari Anggaran Pendidikan Negara kita dalam setahun, bayangkan jika kasus ini terjadi dari kurun waktu 5 sampai 10 tahun lalu!!

Sepertinya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus lebih tanggap menghadapi persoalan ini. karena ILLEGAL FISHING bukan kasus baru, melainkan kasus lama dengan bungkus/kemasan baru.

Untuk pengawasan lebih lanjut kemungkinan besar dengan meningkatkan Intensitas Operasional Pengawasan secara mandiri maupun kerjasama dengan TNI AL dan Polri. Sekaligus Pengadaan Kapal Pengawas dalam jumlah yang mencukupi melalui APBN. dan disamping itu Pemerintah harus mempunyai Program yang lebih prioritas, mungkin salah satunya menempatkan Perikanan sebagai program utama dari sekian rencana kerja Pemerintah dikarenakan Negara Indonesia terkenal dengan NEGARA MARITIM.

Dalam hal ini, Pemerintah Pusat juga harus berani menindak tegas Oknum-oknum yang bertugas di Perairan Indonesia apabila didapati ikut terjerumus dalam Lingkaran Hitam ILLEGAL FISHING. Dan jangan didiamkan saja, ibarat jamur pada kulit apabila tidak dimusnahkan sampai akarnya pasti bakal tumbuh jamur yang baru.

Soo… mari kita dukung TNI-AL, TNI-AU, POLISI AIR dan jajarannya untuk menjaga wilayah Kelautan Negara kita. Jangan sampai Nelayan Asing Memasuki Wilayah NKRI tanpa izin untuk mengeruk Hasil Kekayaan Laut Negara Kita. Marilah Kita Jaga Wilayah Indonesia bersama-sama untuk Kita dimasa depan.

Advertisements

Ballance

Balance and Harmony

Perlukah keseimbangan antara kebutuhan ENERGI – EKONOMI dan LINGKUNGAN ?

ggi-1